Resmi Dilantik, Pimpinan Baru MPR Berharap Bisa Kebut Amandemen Terbatas UUD 1945

Tiga pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tambahan telah dilantik hari ini. Menjabat pimpinan MPR di sisa periode hingga 2019, mereka berharap bisa lakukan amandemen terbatas UUD 1945
Wakil Ketua MPR yang baru saja dilantik, Ahmad Basarah mengatakan pengkajian terhadap amandemen terbatas UUD 1945 sudah disepakati sejak 24 Februari 2017 lalu. Kajian tersebut tengah dilakukan Badan Pengkajian MPR RI.

"Semua fraksi dan kelompok DPD sudah setuju. Pelaksanaan, pemantapan dan pengkajian wacana amandemen terbatas itu saat ini ada ditangan Badan Pengkajian MPR RI," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).
Basarah mengatakan seluruh pimpinan MPR berharap Badan Pengkajian MPR bisa memantapkan hasil kajiannya dalam waktu dekat ini, sehingga pembahasan amandemen terbatas bisa segera dilakukan dan diselesaikan dalam periode ini.

"Kalau semua pihak sepakat, maka tidak menutup kemungkinan amandemen terbatas itu akan dilakukan pada periode ini. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, barang kali akan dilakukan pada periode berikutnya," tuturnya.
Wakil Ketua MPR tambahan lainnya, Ahmad Muzani juga berharap amandemen terbatas UUD 1945 bisa segera dikaji. Namun, Sekjen Partai Gerindra itu menyangsikan amandemen terbatas UUD 1945 bisa segera selesai pada periode ini lantaran banyaknya agenda politik di tahun ini dan tahun 2019 nanti.

"Sebuah kajian perlu dilakukan, dikaji terus tapi waktunya apakah memungkinkan, sekarang sudah bulan Maret sebentar lagi kesibukan menghadapi Pilkada, terus pendaftaran calon sementara dan terus pendaftaran Pilpres," pungkas Muzani.
Resmi Dilantik, Pimpinan Baru MPR Berharap Bisa Kebut Amandemen Terbatas UUD 1945 Resmi Dilantik, Pimpinan Baru MPR Berharap Bisa Kebut Amandemen Terbatas UUD 1945 Reviewed by dzaky on 06.59 Rating: 5

Tidak ada komentar:

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.